DIALEKSIS.COM | Dialektika - Ketika memperjuangkan kepentingan apapun akan dilakukan. Bahkan ada kalanya harus mengorbankan kepentingan orang lain, mereka tidak peduli. Inilah secuil gambaran sikap DPRA ketika memperjuangkan kepentinganya.

Saat ini personil di parlemen kebanggaan rakyat Aceh ini sedang berjuang memuluskan kepentinganya. Pokir (Pokok-pokok pikiran) yang semula nilainya Rp 400 miliar, justru membengkak mencapai Rp 1,2 triliun. Mereka bagaikan tidak peduli ada pihak lain yang dikorbankan.

DIALEKSIS.COM | Analisis - Pokok-pokok pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), belakangan ini menjadi isu panas di Aceh setelah terungkapnya sebuah buku berjudul Buku Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRA APBA 2023, Edisi Tahapan RAPBA 2023, yang dikeluarkan oleh Bappeda Aceh tahun 2022. Buku ini menjadi viral di media daring dan media sosial karena memuat nama-nama anggota DPRA dan proyek/kegiatan Pokir yang diusulkannya. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Mantan Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman mengatakan, pokok-pokok pikiran (pokir) anggota Dewan bukanlah barang haram, sah-sah saja dan diatur dalam Permendagri nomor 86 tahun 2017.

"Jadi yang paling penting adalah memastikan bahwa pokir tersebut dilakukan secara tepat dan tanggung jawab serta terbebas dari kepentingan yang dapat merugikan keuangan negara,” ujarnya saat diwawancarai Dialeksis.com, Kamis (23/2/2023).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Publik dikejutkan dengan tersebarnya buku usulan pokok-pokok pikiran (pokir) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tahun 2023.

Buku usulan pokir 2023 beredar di grup-grup WhatsApp (WA), sejak Senin (20/2/2023) pagi.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Publik dikejutkan dengan tersebarnya buku usulan pokok-pokok pikiran (pokir) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tahun 2023.

Buku usulan pokir 2023 beredar di grup-grup WhatsApp (WA), sejak Senin (20/2/2023) pagi.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pokir atau pokok pikiran dewan (baca: DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) adalah istilah yang sexy dalam politik di daerah, khususnya berhubungan dengan proses penyusunan, perubahan, dan pertanggungjawaban APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). 

DIALEKSIS.COM | Nasional - Pokir atau pokok pikiran dewan (baca: DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) adalah istilah yang sexy dalam politik di daerah, khususnya berhubungan dengan proses penyusunan, perubahan, dan pertanggungjawaban APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).